Juknis Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendis Bagi Kepala Daerah Provinsi/Kab/Kota Tahun 2015

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan Pendidikan Islam secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan.

Di bidang pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara · Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di dalam undang- undang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerinta Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkanbahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta komitmen masyarakat.

Juknis tersebut dapat di bawah ini!

No.3945Th.2015PETUNJUKTEKNISPEMBERIANPENGHARGAANAPIBAGIKEPDAPROVDANKEPDAKABKOTATh.2015

By karyo ryono Posted in Tautan

Pengelola Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) SD TA 2015

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (uswah hasanah) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan transfer of knowledge, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan transfer of values atau ethics. Upaya transfer of values atau ethics sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakkan kembali nilai-nilai spirituil dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Adapun Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis tersebut di atas silahkan unduh di bawah ini!

SK Juknis Pengelolaan bantuan KKG 2015 Ortala

Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD 2015

By karyo ryono Posted in Tautan