Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2012, Mendapat Predikat WTP Lagi

Wakil Presiden Boediono membuka Rapat Kerja Nasional (rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang diadakan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9). Wapres mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan reformasi birokrasi setiap waktunya hingga sekarang dan ke depan.
Rakernas yang dihadiri hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dijadwalkan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dengan pembicara berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam Rakernas tersebut juga disampaikan laporan Keuangan Kementerian Agama RI tahun 2012, disusun dan disajikan dengan capaian standar tertinggi, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemenag pun mendapatkan opini terbaik dari BPK dan menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP) dari Pemerintah, yang diwakili Kementerian Keuangan.
Penghargaan tersebut diserahkan Wapres Prof Boediono kepada Menag Dr Suryadharma Ali di Auditorium Gedung Dharmapala-Kementerian Keuangan, Kamis (12/9) dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013.
Dengan penghargaan ini, Kemenag berarti telah dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat yang sama. Hal ini cukup menarik dan membanggakan, karena satuan kerja (Satker) Kemenag merupakan yang terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 4.476 Satker. Masing-masing Satker harus membuat laporan keuangan.
WTP merupakan predikat terbaik yang diberikan Pemerintah kepada kementerian/lembaga negara lainnya. Di bawah WTP ada peringkat kedua, yakni WDP (Wajar dengan Pengecualian), kemudian Discleamer (BPK tidak memberikan pendapat), dan yang terakhir adalah Adverce (laporan keuangan ditolak).
Penghargaan WTP dua tahun berturut-turut, berdampak positif kepada Kementerian Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali bersama Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi didapuk menjadi deklarator Laporan Keuangan Berbasis Akrual.
Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Sebelumnya, Laporan Keuangan diberlakukan dengan basis Kas. Basis Akrual mempunyai beberapa kelebihan dibanding Basis kas, antara lain: Basis Akrual memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah. Basis akrual juga mampu menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
Dasar hukum Akuntansi berbasis akrual ini adalah UU 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1), yang berbunyi: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. UU ini diperkuat dengan UU 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat (2) yang menyatakan banwa: ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008.
Kini, sudah tahun 2013, namun Akuntansi berbasis akrual belum maksimal diterapkan, dan banyak dari instansi/lembaga pemerintah belum menerapkan Basis ini. G-penk

Sumber : Kementerian Agama RI

Iklan

2 comments on “Laporan Keuangan Kemenag Tahun 2012, Mendapat Predikat WTP Lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s